Penelitian ini memiliki tujuan untuk meneliti konstitusionalitas presidential threshold dikaitkan dengan pemenuhan hak memilih dan dipilih warga negara pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara konstitusionalitas presidential threshold, khususnya pada putusan mahkamah konstitusi nomor 4/PUU-XXI/2023. Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi pustaka. Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan mengolah hasil studi pustaka yang telah dilakukan secara deduktif untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa adanya kebijakan ambang batas dapat mempengaruhi hak memilih dan dipilih warga negara dalam pemilu. Kebijakan ini dapat melanggar hak partai politik baru untuk mendapatkan hak politiknya. Akibatnya, memperkecil peluang warga negara yang tergabung dalam partai politik kecil untuk maju menjadi presiden atau wakil presiden. Kebijakan ini juga membuat warga negara tidak memiliki banyak opsi calon presiden dan wakil presiden. Meskipun mendapat kontra, namun Mahkamah Konstitusi tidak dapat menyatakan kebijakan ini inkonstitusional karena kebijakan ini termasuk kedalam open legal policy.