Kebijakan penerbitan sertifikat elektronik merupakan terobosan baru dari pemerintah, agar dalam pengurusan pendaftaran tanah lebih optimal dalam hal waktu dan biaya pengurusan sertifikat. Pada kenyataanya kebijakan ini masih sulit untuk di laksanakan karena keterbatasan sumber daya manusia dan persebaran teknologi internet yang masih belum merata da nada penambahan biaya untuk pembuatan sertifikat elektronik berupa PNBP, bahkan aturan yang menjadi dasar hukum kebijakan sertfikat elektronik sering di ubah-ubah yang mengakibatkan ketidak pastian hukum terhadap pelaksanaan sertfikat elektronik ini. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaturan sertipikat atas tanah elektronik bagi PPAT belum optimal dan untuk menganalisis pengaturan sertipikat tanah elektronik dalam rangka mewujudkan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, Sumber bahan hukum ada 2 yaitu bahan hukum primer dan sekunder, teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan serta pendekatan penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang dan Konseptual Kasus. Hasil peneltian yang pertama pejabat pembuat akta tanah dalam melaksanakan kebijakan pembuatan sertifikat elektronik masih belum optimal di sebabakan oleh kebijakan Permen ATR/BPN yang memiliki kewajiban untuk melaporkan berkas yang sudah di setujui di sistem elektronik lalu dikirim lagi ke kantor pertanahan setempat untuk diperiksa ulang tentu hal itu membuat kinerja serang PPAT tambah berat dan tidak sesuai dengan asas sederhana pendaftaran tanah. Kedua pelaksanaan pendaftaran tanah secara elektronik pada permen ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 masih belum memiliki kepastian hukum karena jangka waktu proses pendaftaran tanah tidak dijelaskan secara rinci khususnya pada proses validasi tanah butuh waktu berapa lama, membuat melanggar asas umum pemerintahan yang baik UU Nomor 30 Tahun 2014.