Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengkaji danmenganalisis status hukum tanah pasca pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor B 222 atas nama Pertamina (Persero) berdasarkan Putusan Nomor 93/B/2013/PT.TUN.MKS serta mengidentifikasi upaya hukum yang dapat ditempuh oleh perusahaan untuk memperoleh kepastian hukum. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum penelitian yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Pada bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, laporan skripsi, laporan tesis, jurnal hukum atau literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dedukt. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status hukum tanah bekas HGB Nomor B 222 pasca pembatalan oleh PTUN adalah kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara (tanah negara). Pembatalan tersebut bersifat ex tunc (berlaku surut), sehingga HGB dianggap tidak pernah ada sejak awal dan Pertamina kehilangan surat tanda bukti formalnya. Ditinjau dari teori kepastian hukum Gustav Radbruch, status tanah negara secara teoretis memberikan kejelasan legalitas. Terhadap kondisi tersebut, Pertamina sebagai pihak yang beritikad baik dan telah menguasai tanah dapat melakukan upaya hukum melalui jalur administratif, yaitu mengajukan permohonan hak baru dengan memanfaatkan mekanisme hak prioritas sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (4) PP Nomor 18 Tahun 2021. Ditinjau dari teori kepastian hukum Gustav Radbruch, upaya hukum melalui hak prioritas tersebut belum memberikan kepastian hukum yang mutlak atau sempurna bagi Pertamina,. Hal ini dikarenakan rumusan Pasal 37 ayat (4) PP Nomor 18 Tahun 2021 menggunakan diksi "dapat", yang berarti pemberian hak tersebut bersifat pilihan bagi pemerintah dan bukan merupakan kewajiban hukum yang wajib diberikan kepada bekas pemegang hak. Dengan demikian, kepastian hukum yang dimiliki Pertamina saat ini masih bersifat potensial dan bergantung pada diskresi administratif serta penyelesaian sengketa, bukan merupakan kepastian hukum yang final. Kata Kunci: Pembatalan Sertipikat, Tanah Negara, Hak Prioritas, PT Pertamina, Kepastian Hukum.