Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui dan melakukan analisis perolehan tanah yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia, kemudian menentukan proses penerbitan Hak Pakai apakah sudah memenuhi prinsip legalitas hukum administrasi dan (2) untuk mengetahui implikasi dari cacat penerbitan sertipikat Hak Pakai atas nama Tentara Nasional Indonesia di Kawasan Urutsewu Kabupaten Kebumen. Metode yang digunakan adalah normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) penerbitan sertipikat Hak Pakai atas nama TNI tidak memenuhi prinsip legalitas Hukum Administrasi karena proses penerbitan sertipikat tersebut bertentangan dengan prosedur formal peraturan perundang-undangan. Bahwa dalam proses pembebasan tanah tersebut tidak terjadi kesepakatan yang mendudukan para pihak dalam posisi yang setara. Karena proses penerbitan sertipikat Hak Pakai bertentangan dengan prosedur formal oeraturan perundang-undangan maka proses penerbitan sertipikat Hak Pakai tersebut tidak sesuai dengan Prinsip Legalitas Hukum Administrasi. 2) Terdapat cacat yuridis di dalam proses penerbitan sertipikat Hak Pakai karena tidak memenuhi syarat sah dalam penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara maka akan menimbulkan akibat hukum, yaitu pembatalan sertipikat tanah. Warga di Kawasan Urutsewu Kebumen khususnya bagi pemilik tanah yang sedang disengketakan dapat mengajukan pembatalan sertipikat tanah dengan cara mengajukan atau meminta pembatalan sertipikat hak pakai kepada PTUN (Peradilan Tata Usaha Negara) atau mengajukan pengaduan kepada Ombudsman Republik Indonesia dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.