Hak pilih merupakan hak konstitusional warga negara yang fundamental dalam sistem demokrasi. Namun, persoalan akurasi daftar pemilih sering kali menjadi permasalahan yang berulang dalam setiap penyelenggaraan Pemilihan Umum. Ketidakakuratan data pemilih menyebabkan data ganda hingga dapat menghilangkan hak pilih masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi proses peemutakhiran data berdasarkan indikator William Dunn dan menganalisis proses pemutakhiran data sebagai dasar analisis menjadi hak pilih masyarakat Kabupaten Klaten. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitik. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui Wawancara, Dokumentasi, dan Studi Kepustakaan. Data primer berasal dari hasil wawancara kepada masyarakat non-DPT dan DPTb serta penyelenggara pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, PPK, PPS, dan Pantarlih serta data sekunder yang berasal dari UU No. 07 Tahun 2017, PKPU No. 07 Tahun 2022, UU No. 24 Tahun 2013, dan Permendagri No. 102 Tahun 2019. Ketidakmerataan informasi di level akar rumput berisiko memicu rasa diskriminasi dan meningkatkan angka golongan putih (Golput), mengingat masyarakat yang terlewat dalam pendataan cenderung bersikap pasif akibat ketidaktahuan prosedur. Analisis SWOT menunjukkan posisi strategis pada titik temu antara Kuadran III dan Kuadran I, di mana potensi besar dari dukungan Pemerintah Daerah serta partisipasi publik perlu diselaraskan dengan perbaikan kelemahan internal terkait kualitas SDM yang rentan human error serta performa aplikasi digital yang belum optimal.