Penelitian ini bertujuan untuk : a) membahas mengenai pelaksanaan Hak Prioritas dalam perpanjangan Hak Guna Bangunan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo; b) menganalisis karakteristik Hak Prioritas apakah dapat disamakan dengan Hak Milik. Permasalahan ini muncul akibat adanya persepsi di kalangan masyarakat dan pemegang HGB yang menganggap Hak Prioritas memberikan kedudukan yang setara dengan Hak Milik, sehingga berpotensi menimbulkan kekeliruan dalam penguasaan dan pengelolaan tanah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif yang didukung oleh data empiris melalui wawancara dan survei di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Hak Prioritas dinilai cukup efektif secara prosedural, ditandai dengan terlaksana tahapan verifikasi administratif dan teknis terhadap pemegang HGB yang mengajukan perpanjangan. Namun demikian, efektivitas tersebut belum optimal karena masih terdapat kendala dalam koordinasi antar-instansi khususnya Kantor Pertanahan, pemerintah daerah, dan instansi teknis terkait pemanfaatan ruang dan perizinan, yang menyebabkan keterlambatan dan ketidaksinkronan data. Selain itu, pengawasan terhadap pemanfaatan tanah oleh pemegang HGB sebelum dan selama masa perpanjangan belum berjalan maksimal baik oleh Kantor Pertanahan sebagai pelaksana kewenangan administrasi pertanahan maupun oleh pemerintah daerah sebagai pihak yang memiliki fungsi pengendalian pemanfaatan ruang. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai sifat Hak Prioritas yang terbatas dan bersyarat juga memperkuat anggapan keliru bahwa hak tersebut setara dengan Hak Milik. Oleh karena itu, Hak Prioritas tidak dapat disamakan dengan Hak Milik karena tetap bergantung pada evaluasi negara atas penggunaan dan pemanfaatan tanah.