Penelitian ini mengkaji Pemberhentian non-prosedural Hakim MahkamahKonstitusi (MK) Aswanto oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menunjukkanadanya ancaman serius terhadap independensi kekuasaan kehakiman sertamengungkap persoalan mendasar dalam sistem rekrutmen hakim konstitusi.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Permasalahan yangdikaji meliputi bagaimana seorang Hakim MK dapat diberhentikan secara non-prosedural di tengah masa jabatannya dan digantikan melalui mekanisme yangsama-sama cacat, serta bagaimana kelemahan dalam sistem rekrutmen danpengawasan etik turut berkontribusi terhadap praktik tersebut. Penelitian inimenerapkan pendekatan normatif, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual.Bahan hukum yang dianalisis meliputi Bangalore Principle of Judicial Conduct UUMK dan UUD 1945 serta kasus-kasus yang berkaitan dengan pemberhentianAswanto dan pengangkatan Guntur Hamzah, termasuk putusan MajelisKehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang menegaskan adanyapelanggaran nilai-nilai integritas.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberhentian Aswanto tidak memiliki dasarhukum yang kuat, melemahkan independensi kekuasaan kehakiman, dan berpotensimelanggar prinsip kepastian hukum. Pengangkatan hakim pengganti juga dilakukansecara cacat prosedur dan berdampak negatif terhadap legitimasi serta independensiMK. Oleh karena itu, akar permasalahan terletak pada kesalahan penafsiranterhadap Undang-Undang MK, sehingga diperlukan rekonstruksi mekanismeseleksi hakim konstitusi serta penguatan pengawasan etik terhadap hakim MK.