Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 menandai adanya pergeseran penting dalam praktik ketatanegaraan, khususnya dalam pengujian undang-undang ketika MK tidak hanya membatalkan norma hukum (negative legislator), tetapi juga membentuk norma baru yang bersifat substansial (positive legislator). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindaklanjut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap putusan MK dan memberikan konstruksi hukum terkait dengan proses tindak lanjut putusan MK. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum optimalnya tindaklanjut kelembagaan DPR terhadap substansi putusan yang disebabkan tidak adanya aturan yang mengatur mekanisme tindaklanjut. Penelitian ini berkontribusi untuk 1.) diperlukannya sinkronisasi antara DPR dan MK dan 2.) menawarkan konstruksi hukum ideal atas tindaklanjut DPR atas putusan MK yang berfokus untuk mewujudkan sistem ketatanegaraan yang sinergis, demokratis, dan konstitusional.