Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai penyalahgunaan teknologi deepfake terhadap karya visual digital dan mengkaji pertanggungjawaban perdata pelaku penyalahgunaan deepfake berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan teknologi deepfake terhadap karya visual digital belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun demikian, karya visual digital merupakan objek yang dilindungi hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) undang undang tersebut. Oleh karena itu, penyalahgunaan teknologi deepfake yang menggunakan karya visual digital milik pihak lain tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak moral sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan hak ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta. Selain itu, pelaku penyalahgunaan deepfake juga dapat dimintai pertanggungjawaban perdata melalui mekanisme gugatan perdata di Pengadilan Niaga berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perbuatan melanggar hukum.