Permasalahan penggunaan harta bersama dalam perjanjian kredit tanpa persetujuan pasangan menjadi isu penting dalam praktik hukum di Indonesia. Penelitian ini betujuan untuk mengkaji  Keabsahan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Atas Harta Bersama Tanpa Persetujuan Mantan Istri serta Pertanggungjawaban PPAT. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan Perundang-Undangan dan kasus. Hasil penelitian dapat disimpulkan pertama, Penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) yang telah melewati jangka waktu berlakunya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Hak Tanggungan menyebabkan SKMHT tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT). Selain itu, meninggalnya debitur sebagai pemberi kuasa mengakibatkan berakhirnya kuasa demi hukum berdasarkan Pasal 1813 KUHPerdata. Konsekuensinya, APHT yang dibuat berdasarkan kuasa tersebut mengandung cacat subjek hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kedua, PPAT yang tetap membuat APHT tanpa memastikan keabsahan SKMHT telah melanggar kewajiban jabatan untuk bertindak cermat, memeriksa kewenangan para pihak, serta menjamin keabsahan formil dan materiil akta. Tindakan tersebut telah melanggar kode etik jabatan. tanggung jawab yang diberikan terhadap PPAT berupa sanksi jabatan, serta tanggung jawab etik atas pelanggaran Kode Etik PPAT.