Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum atas putusan bebas (vrijspraak) dalam perkara tindak pidana pembunuhan dan perkosaan pada Putusan Nomor 665 K/Pid/2023 dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP, serta untuk mengetahui implikasi yuridis putusan Nomor 665 K/Pid/2023 terhadap aspek kepastian hukum dan perlindungan hak terdakwa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan kasus (case approach). Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis menggunakan metode silogisme deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengabulkan kasasi Penuntut Umum telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Mahkamah Agung menilai bahwa Judex Factie (Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) telah melakukan kesalahan penerapan hukum pembuktian (error juris) karena tidak cermat dalam mempertimbangkan relevansi alat bukti surat berupa Visum et Repertum serta mengabaikan validitas Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Mahkamah Agung membatalkan putusan bebas tersebut dan mengadili sendiri dengan menjatuhkan pidana penjara, yang diputus berdasarkan suara terbanyak (voting) dikarenakan adanya dissenting opinion. Implikasi yuridis dari putusan ini menegaskan pergeseran makna kepastian hukum pasca-Putusan MK Nomor 114/PUU-X/2012, di mana finalitas putusan bebas dapat dikesampingkan demi tegaknya keadilan substantif dan kebenaran materiil.