Penelitian ini didasari oleh masih ditemukannya penjatuhan pidana penjara terhadap anak dalam perkara narkotika, yang menimbulkan persoalan kesesuaian antara praktik peradilan dengan prinsip perlindungan anak dan keadilan restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hakim dalam pemidanaan anak dan kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdapat kesenjangan antara das sollen yang menekankan pembinaan dan kepentingan terbaik bagi anak dengan das sein berupa penerapan pidana penjara dalam praktik. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah penerapan prinsip diversi dan keadilan restoratif dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN SKT serta pemenuhan hak-hak anak dalam setiap tahapan proses peradilan pidana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan metode penalaran hukum deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara prosedural proses peradilan telah mengacu pada ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun penerapan prinsip diversi dan keadilan restoratif belum optimal karena hakim tetap menjatuhkan pidana penjara dengan mempertimbangkan sifat tindak pidana narkotika sebagai kejahatan serius. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa meskipun putusan memiliki dasar yuridis, orientasi pemidanaan masih lebih menitikberatkan pada aspek represif dibandingkan pendekatan pembinaan dan pemulihan anak.