Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan berdasarkan prinsip kepastian hukum pada Putusan Nomor 1061/Pdt.G/2025/PA. Wng serta untuk mengetahui status kedudukan hukum para pihak setelah adanya putusan pembatalan perkawinan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan studi kasus. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik yang dipakai dalam pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis bersifat deduktif dengan metode silogisme, yaitu pengajuan premis mayor, berupa undang-undang dan putusan pengadilan. Hasil penelitian diperoleh dasar pertimbangan hakim membatalkan perkawinan perkara Nomor 1061/Pdt.G/2025/PA.Wng karena adanya pemalsuan identitas sesuai Pasal 22, 24, 27 ayat (2) UUP, Pasal 71, dan Pasal 72 KHI. Putusan tersebut mencerminkan penerapan teori kepastian hukum menurut J. M. Otto sebagai landasan analitis menilai keabsahan perkawinan yang menitikberatkan pada pemenuhan syarat sah perkawinan berdasarkan fakta hukum dan alat bukti di persidangan, melalui penggunaan aturan hukum yang jelas, konsisten, peran hakim yang independen dan imparsial, serta putusan yang konkret.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan perkawinan menimbulkan akibat hukum utama, yaitu putusnya hubungan suami istri menyebabkan perkawinan dianggap tidak pernah ada sejak awal.