Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah akibat kesalahan penetapan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara serta mengkaji akibat hukum yang ditimbulkan dari kesalahan tersebut sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 317 K/TUN/2024. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah akibat kesalahan penetapan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara diberikan melalui mekanisme perlindungan hukum preventif dan represif. Kesalahan penetapan keputusan tersebut menimbulkan berbagai akibat hukum, yaitu terganggunya kepastian atau keabsahan hukum atas sertipikat, serta perubahan kedudukan hukum para pihak. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dan profesionalisme Pejabat Tata Usaha Negara dalam menetapkan keputusan di bidang pertanahan guna menjamin perlindungan hukum dan kepastian hak bagi masyarakat.