Perlindungan hak masyarakat adat atas tanah ulayat pasca Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024 memerlukan pengujian terhadap dinamika ketentuan hukum dan kesesuaian perlindungannya dengan prinsip keadilan. Penelitian bertujuan menganalisis perubahan ketentuan hukum mengenai tanah ulayat dari masa hukum adat, kolonial, UUPA 1960, Orde Baru, hingga reformasi serta dampaknya terhadap perlindungan masyarakat adat, sekaligus mengevaluasi perlindungan tersebut pasca Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024 ditinjau dari prinsip keadilan. Metodologi penelitian yang dipergunakan didalam karya ini ialah metodologi hukum normatif, yang mengacu pada berbagai sumber baik konseptual maupun peraturan hukum. Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, UUPA, Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001, PMK Nomor 35/PUU-X/2012, dan Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024. Hasil penelitian menunjukkan dinamika ketentuan hukum menggeser perlindungan hak ulayat dari pengakuan sosial komunal menuju pengakuan administratif berbasis verifikasi negara. Pasca berlakunya Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024, kepastian formal meningkat tetapi perlindungan substantif melemah bagi masyarakat adat yang tidak memiliki dokumen, peta, biaya, dan akses birokrasi. Perlindungan masyarakat adat perlu diperkuat melalui pendaftaran partisipatif, bantuan hukum, bantuan teknis, bantuan pemetaan, dan peninjauan terhadap tanah ulayat yang sudah dibebani hak pihak lain.