Tesis ini berjudul “Pembatalan Sertifikat Tanah dalam Perkara Sertifikat Ganda (Studi Kasus Putusan PTUN Banjarmasin No. 11/G/2021/PTUN.BJM)” yang mengkaji penyebab terjadinya tumpang tindih kepemilikan tanah serta implikasi hukum dari putusan tersebut. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan studi kasus.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tumpang tindih terjadi akibat kelalaian Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Laut yang menerbitkan sertifikat tanpa verifikasi riwayat dan batas tanah secara cermat, sehingga melanggar asas Nemo Plus Juris, asas kepastian hukum, dan asas kecermatan. Sertifikat tanah sebagai bukti hak dapat dibatalkan apabila terbukti memiliki cacat formal atau substansi serta terdapat bukti kepemilikan lain yang lebih kuat. Implikasi hukum putusan ini meliputi kewajiban BPN mencabut sertifikat cacat, pemulihan hak pemilik yang sah, serta penguatan akuntabilitas dan kepastian hukum dalam administrasi pertanahan.