Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum bagi pemilik tanah yang sah terkait terbitnya sertifikat ganda di Kantor Pertanahan Kota Surakarta. Sertifikat ganda dapat terjadi ketika dua sertifikat dikeluarkan untuk satu objek tanah yang sama, yang berpotensi menimbulkan sengketa kepemilikan tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum pemilik tanah yang sah atas terbitnya sertifikat ganda dan faktor-faktor yang menyebabkan sertifikat ganda di Kantor Pertanahan Kota Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Penelitian dilakukan di Kantor Pertanahan Kota Surakarta. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, pada tahun 2023 ditemukan sengketa sertifikat ganda di Kelurahan Kadipiro atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 8466/Kadipiro. Permasalahan sertifikat ganda bermula dari adanya penerbitan sertifikat pengganti dengan alasan hilang, tetapi sertifikat asli ternyata masih ada dan dalam penguasaan pemilik tanah yang sah. Perlindungan hukum yang didapatkan pemilik tanah yang sah berupa pembatalan Sertifikat Pengganti SHM 8466/Kadipiro oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 439/K/TUN/2024. Sedangkan faktor penyebab terjadinya sertifikat ganda SHM 8466/Kadipiro di Kantor Pertanahan Kota Surakarta adalah dari pihak keluarga, Kantor Pertanahan, dan Kantor Kelurahan.