Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf dengan penerapan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 2 tahun 2017 tentang Tatacara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan tata Ruang yang merupakan upaya pemerintah dalam rangka memberikan kepastian hukum hak atas tanah wakaf. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan Undangundang.  Tujuan dari pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan, terselenggaranya tertib administrasi pertanahan dan memberikan informasi kepada masyarakat terutama pemerintah agar mudah memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah yang terdaftar.  Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pada tahun 2013-2017 terdapat 116 (seratus enam belas) bidang tanah wakaf yang terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Surakarta. Sebagian besar digunakan untuk masjid dan lainnya digunakan untuk pendidikan dan sosial.  Kata kunci : Pendaftaran tanah, Tanah Wakaf, Kepastian Hukum, Kantor Pertanahan, Surakarta