Penelitian ini bertujuan menjelaskan sejarah dan perkembangan pengaturan rincik dalam pendaftaran tanah di Kota Makassar serta menguraikan mekanisme pendaftaran tanah yang bersumber dari rincik dan keabsahannya dalam sistem hukum pertanahan Indonesia. Rumusan masalah penelitian ini mencakup dua hal, yaitu sejarah dan perkembangan pengaturan rincik dalam pendaftaran tanah di Kota Makassar, serta mekanisme pendaftaran tanah rincik di Kota Makassar dan keabsahannya. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan historis, perundang-undangan, dan konseptual, serta didukung pendekatan hermeneutik untuk menafsirkan makna penggunaan rincik dalam praktik sosial-administratif pertanahan. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menegaskan kewajiban pendaftaran tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur pembuktian dan tahapan pendaftaran hingga penerbitan sertipikat, serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah yang tetap mengakui dokumen lama sepanjang autentik dan sesuai keadaan lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rincik mengalami pergeseran fungsi dari bukti administratif lokal menjadi data awal yang sah untuk memulai pembuktian, sedangkan sertipikat tetap ditempatkan sebagai tanda bukti hak yang kuat dalam sistem pendaftaran tanah. Mekanisme pendaftaran tanah yang bersumber dari rincik pada praktiknya diawali pengajuan permohonan dengan melampirkan rincik dan bukti pendukung, kemudian dilanjutkan pemeriksaan data yuridis dan fisik, pengukuran, verifikasi penguasaan, pengumuman, penetapan, dan penerbitan sertipikat. Keabsahan rincik berada pada posisi alat bukti permulaan dengan daya pembuktian terbatas yang memperoleh penguatan apabila ditopang penguasaan fisik yang nyata, keterangan saksi, serta hasil verifikasi lapangan dalam prosedur pendaftaran tanah. Implikasi penelitian ini menekankan perlunya pembaruan tata kelola dokumen historis melalui inventarisasi, digitalisasi, dan standardisasi verifikasi agar riwayat penguasaan tanah lebih mudah ditelusuri dan kepastian hukum berbasis sertipikat dapat terwujud secara efektif.