ABSTRAK

Putusan PTUN No. 7/G/2023/PTUN.SMG mengungkapkan adanya pelanggaran prosedur hukum dalam pendaftaran tanah oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Penerbitan sertifikat hak milik atas tanah yang masih dalam sengketa tanpa verifikasi menyeluruh bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 UUPA dan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta prinsip kepastian hukum dan asas legalitas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif dengan pendekatan kasus, undang-undang, dan historis, dengan studi pustaka yang memanfaatkan berbagai sumber hukum, termasuk peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran yang dilakukan oleh BPN dalam konteks prosedur pendaftaran tanah yang tidak memenuhi syarat administrasi yang berlaku. Selain itu, BPN juga dinilai melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas kecermatan dan asas kepastian hukum. Melalui putusan ini, PTUN membatalkan sertifikat tersebut sebagai bentuk koreksi terhadap tindakan administratif yang cacat hukum. Kasus ini menegaskan pentingnya penerapan prosedur yang benar dan prinsip kehati-hatian dalam administrasi pertanahan untuk menjaga keadilan, perlindungan hak, dan pemerintahan yang bersih.

Kata Kunci: Pendaftaran Tanah, Kepastian Hukum, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.