Penelitian ini mengkaji kedudukan hukum surat Ugeran sebagai alat bukti kepemilikan tanah dalam transaksi jual beli di Indonesia. Lahir dari praktik administratif desa sebelum diberlakukannya sistem sertifikasi tanah, surat Ugeran masih banyak digunakan masyarakat pedesaan sebagai dasar penguasaan dan pembuktian kepemilikan tanah. Permasalahan utama yang diangkat adalah bagaimana kedudukan hukum surat Ugeran dalam perspektif peraturan perundang-undangan, serta bagaimana perlindungan hukum bagi pihak yang menggunakannya dalam sengketa pertanahan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara positivistik, surat Ugeran hanya memiliki kekuatan sebagai bukti permulaan administratif, bukan bukti kepemilikan hak yang otentik sebagaimana sertifikat tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Namun, dalam praktik peradilan, surat Ugeran kerap dipertimbangkan sebagai bukti sekunder yang sah, terutama bila didukung penguasaan nyata dan bukti lain yang relevan. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara hukum positif yang menekankan formalitas sertifikat dan realitas sosial masyarakat pedesaan yang masih mengandalkan dokumen tradisional. Dengan demikian, pengakuan terbatas terhadap Ugeran dapat dipahami sebagai bentuk keadilan proporsional dan penerapan prinsip fairness, terutama bagi masyarakat yang belum memiliki akses penuh terhadap sistem pendaftaran tanah formal.