Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum Akta Perjanjian Pra-Perceraian yang dibuat di hadapan notaris serta alasan yuridis penggunaannya sebagai alat bukti dalam Putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 425/Pdt.G/2023 yang diputus secara verstek. Permasalahan hukum muncul karena akta tersebut memuat kesepakatan para pihak mengenai perceraian dan akibat  hukumnya sebelum adanya putusan pengadilan yang sah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statutory approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal hukum. Analisis bahan hukum dilakukan secara deduktif menggunakan metode silogisme dengan mengaitkan norma hukum umum dan fakta hukum untuk menarik kesimpulan.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akta Perjanjian Pra-Perceraian yang dibuat dalam bentuk akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sebagai alat bukti tertulis dalam persidangan. Akta tersebut dapat digunakan untuk memperkuat dalil pihak penggugat mengenai kondisi rumah tangga dan kesepakatan para pihak. Namun, akta tersebut tidak dapat dijadikan dasar tunggal untuk memutus perceraian karena kewenangan penetapan perceraian tetap berada pada hakim sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan. Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum perdata mengenai kedudukan Akta Perjanjian Pra-Perceraian sebagai alat bukti dalam proses peradilan.