Penelitian ini membahas peran Corporate Social Responsibility dalam mendukung pemanfaatan langsung energi panas bumi sebagai instrumen hukum sekaligus sosial yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Corporate Social Responsibility tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif, melainkan juga sebagai perwujudan amanat konstitusi Pasal 33 Undang-Undang 1945 yang menegaskan pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Melalui analisis regulasi seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Penanaman Modal, Undang-Undang Panas Bumi, dan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penelitian ini menunjukkan bahwa Corporate Social Responsibility di sektor panas bumi masih menghadapi kendala berupa ketidakjelasan aturan teknis, lemahnya pengawasan, serta dominasi model kegiatan simbolis sesaat dibandingkan pemberdayaan masyarakat. Dengan menggunakan perspektif teori hukum Lon L. Fuller (inner morality of law), Ronald Dworkin (law as integrity), dan Amartya Sen (capability approach), penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi Corporate Social Responsibility di sektor panas bumi menuntut regulasi turunan yang lebih jelas, pengawasan yang konsisten, serta paradigma pemberdayaan masyarakat agar mampu menciptakan energy justice dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP).