Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi keterangan ahlikedokteran jiwa dan kedokteran kehakiman dalam pembuktian perkara kekerasan seksual dengan korban penyandang disabilitas pada Putusan Nomor 1245/Pid.B/2023/PN Mdn, serta untuk mengkaji apakah keterangan ahli tersebut dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan literatur yang relevan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterangan ahli kedokteran jiwa dan kedokteran kehakiman memiliki urgensi yang sangat penting dalam pembuktian perkara kekerasan seksual dengan korban penyandang disabilitas, terutama dalam menjelaskan kondisi psikologis korban serta membuktikan adanya kekerasan secara medis melalui Visum et Repertum. Selain itu, dalam Putusan Nomor 1245/Pid.B/2023/PN Mdn, hakim menjadikan keterangan ahli sebagai bagian dari pertimbangan hukum (ratio decidendi) dalam menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas.