Globalisasi ekonomi mendorong meningkatnya perkara kepailitan lintas negara yang melibatkan debitor, kreditor, dan aset di berbagai yurisdiksi. Kepailitan lintas negara menuntut mekanisme hukum yang menjamin kepastian dan efisiensi, namun Indonesia hingga kini belum memiliki pengaturan khusus karena UU Kepailitan dan PKPU masih berorientasi pada yurisdiksi nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan hukum yang dihadapi Indonesia dalam mengadopsi UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency (UNCITRAL MLCBI) sebagai instrumen hukum internasional sebagai standar global dalam penyelesaian sengketa kepailitan lintas negara. Penelitian ini juga mengkaji proses dan praktik pengadopsian UNCITRAL MLCBI di Singapura dan Korea Selatan sebagai studi perbandingan untuk menilai relevansi dan potensi penerapannya dalam sistem hukum Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan, yang dianalisis secara kualitatif dan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama Indonesia dalam mengadopsi UNCITRAL MLCBI terletak pada kuatnya asas kedaulatan dan prinsip teritorialitas dalam hukum nasional, serta belum adanya kerangka hukum yang mengakomodasi pengakuan dan kerja sama lintas negara. Kondisi ini menyebabkan penyelesaian kepailitan lintas negara menjadi tidak efektif. Studi perbandingan menunjukkan bahwa Singapura dan Korea Selatan berhasil mengadopsi UNCITRAL MLCBI melalui penyesuaian terhadap hukum nasionalnya. Oleh karena itu, Indonesia perlu mempertimbangkan adopsi UNCITRAL MLCBI secara selektif dan adaptif guna meningkatkan efektivitas penyelesaian kepailitan lintas negara.