Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian kebijakan yang dilaksanakan oleh PT PLN (Persero) dalam pengelolaan perubahan iklim guna mendukung pencapaian target Nationally Determined Contribution di Indonesia serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perubahan iklim dan energi, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah, serta bahan hukum tersier sebagai pendukung. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan menelaah keterkaitan antara regulasi dan kebijakan yang relevan dengan objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang dilaksanakan oleh PT PLN (Persero) pada prinsipnya telah diarahkan untuk mendukung pencapaian target Nationally Determined Contribution melalui pengembangan energi baru dan terbarukan, peningkatan efisiensi energi, serta upaya pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor ketenagalistrikan. Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat ketidaksinkronan kebijakan antara sektor energi dan sektor lingkungan hidup, khususnya terkait arah kebijakan energi nasional yang masih memberikan ruang besar terhadap penggunaan energi fosil. Selain itu, implementasi kebijakan pengelolaan perubahan iklim juga menghadapi hambatan normatif dan struktural. Hambatan normatif berkaitan dengan belum optimalnya harmonisasi regulasi antara kebijakan energi dan kebijakan lingkungan hidup, sedangkan hambatan struktural meliputi dominasi pembangkit listrik berbasis energi fosil, keterbatasan infrastruktur energi baru dan terbarukan, serta kebutuhan investasi yang besar dalam proses transisi energi.