Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran strategis notaris dalam implementasi Clean Development Mechanism (CDM) sebagai instrumen mitigasi perubahan iklim guna mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC) dan transisi menuju green economy di Indonesia. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah belum optimalnya pelaksanaan CDM akibat lemahnya tata kelola hukum dan minimnya keterlibatan notaris dalam penyusunan kontrak internasional terkait pengurangan emisi karbon. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan (khususnya dengan Jepang dan Singapura), serta pendekatan konseptual untuk merumuskan solusi berbasis praktik terbaik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan notaris masih terbatas secara administratif dan belum menyentuh fungsi substantif dalam pengesahan perjanjian CDM, seperti aspek verifikasi emisi, klausul transfer teknologi, hingga penyelesaian sengketa internasional. Minimnya pedoman etik dan teknis, serta belum kuatnya regulasi nasional yang responsif terhadap kontrak transnasional, menyebabkan Indonesia kerap mengalami kerugian kontraktual (lost taken) dalam proyek-proyek CDM. Dibandingkan dengan Singapura dan Jepang, Indonesia belum memiliki sinergi yang kuat antara notaris, investor, dan negara dalam mewujudkan perlindungan hukum lintas yurisdiksi. Penelitian ini memberikan kontribusi baru melalui usulan pembentukan panduan khusus kenotariatan dalam perjanjian CDM sebagai upaya memperkuat posisi kontraktual Indonesia dalam menghadapi tantangan global perubahan iklim. Rekomendasi ini diharapkan mampu memperbaiki kerangka hukum nasional serta memperkuat kapasitas notaris sebagai pengawal hukum pembangunan rendah karbon.