Penelitian ini mengkaji dua permasalahan utama, yaitu pengaturan pembagian risiko kerugian antara Penyelenggara, Pemberi Dana, dan Penerima Dana dalam perjanjian pendanaan fintech berdasarkan SE OJK No. 19/SEOJK.06/2025 ditinjau dari teori beban risiko serta pencerminan asas keseimbangan dalam pembagian risiko tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan LPBBTI terdapat dua hubungan kontraktual yang terpisah, yaitu perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemberi Dana serta perjanjian antara Pemberi Dana dengan Penerima Dana. Risiko kerugian akibat gagal bayar pada praktiknya ditanggung oleh Pemberi Dana sebagai pihak yang menyalurkan dana, sedangkan tanggung jawab Penyelenggara terbatas pada kerugian yang timbul akibat kesalahan atau kelalaian dalam penyelenggaraan sistem elektronik. Ditinjau dari asas keseimbangan dalam hukum perjanjian, pembagian risiko tersebut secara normatif masih mencerminkan keseimbangan formal, namun secara substantif belum sepenuhnya menunjukkan distribusi manfaat dan risiko yang proporsional antara para pihak.