Pesatnya perkembangan industri turut berperan dalam mendorong korporasi untuk melakukan greenwashing dengan memberikan informasi palsu guna meraih citra positif mengenai kegiatan produksi mereka. Penelitian ini bertujuan menganalisis batasan unsur tindak pidana pemberian informasi palsu dalam Pasal 113 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 serta mengkaji apakah disinformasi rantai pasok bahan baku produksi oleh Royal Golden Eagle Group memenuhi kualifikasi tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur objektif Pasal 113 mencakup perbuatan memberikan informasi palsu, menghilangkan, atau merusak informasi sebagai bentuk perbuatan melawan hukum, sedangkan unsur subjektif tidak dirumuskan secara eksplisit. Disinformasi rantai pasok oleh RGE berpotensi memenuhi unsur objektif Pasal 113 UU PPLH sebagai perbuatan melawan hukum oleh subjek hukum, serta unsur subjektif berupa kesengajaan dan perencanaan. Diperlukan penguatan pengaturan serta penafsiran Pasal 113 UU PPLH yang lebih komprehensif, termasuk perluasan makna “keterangan lisan” dan mencakup komunikasi tertulis, guna mencegah disinformasi yang menyesatkan publik.