Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian pertimbangan hukum hakim pada Putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Smn mengenai kekuatan mengikat akta pembagian harta bersama yang digugat pihak suami dengan hukum positif yang berlaku dan prinsip keadilan pada Putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Smn bagi para pihak. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan, dengan pendekatan perundangan-undangan dan konseptual. Pengumpulan bahan hukum melalui studi pustaka. Jenis bahan hukum meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis deduktif dan metode silogisme hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim telah sesuai dengan hukum positif yang berlaku yaitu: (1) penetapan objek sengketa sebagai harta bersama berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974; (2) pengakuan Akta Pernyataan Pembagian Harta Gono Gini Nomor 41 sebagai instrumen hukum pilihan para pihak pasca perceraian sesuai Pasal 37 UU No.1 Tahun 1974; (3) penetapan akta tersebut sebagai bukti otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna merujuk pada Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdata jo. Pasal 15 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Konsistensi pertimbangan tersebut ditegaskan hingga tingkat kasasi melalui putusan ne bis in idem yakni perkara dengan subjek dan objek yang sama tidak dapat diperiksa kembali demi menjamin kepastian hukum. Secara keseluruhan Putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Smn telah mencerminkan prinsip keadilan melalui perpaduan keadilan prosedural dan keadilan distributif Aristoteles. Keadilan prosedural terwujud melalui kepatuhan terhadap asas pacta sunt servanda dan itikad baik sesuai Pasal 1338 KUHPerdata. Secara distributif, putusan memberikan perlindungan ekonomi proporsional bagi anak sebagai pihak rentan dan mengakui kontribusi immateriil istri. Hakim juga menegakkan keadilan korektif dengan menolak pengingkaran kontrak oleh Penggugat demi menjamin kepentingan terbaik bagi anak.