Penelitian ini menganalisis distingsi antara perwalian dan pengasuhan dalam perkara anak yatim piatu dengan studi kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 3315/Pdt.G/2021/PA.JB tentang sengketa perwalian Gala Sky. Latar belakang penelitian adalah disharmoni pengaturan batas usia perwalian antara Undang-Undang Perkawinan (18 tahun) dengan Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdata (21 tahun), serta kerancuan konseptual antara perwalian (wilayah) dan pengasuhan (hadhanah) dalam praktik peradilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doktrinal) dengan sifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan pendekatan kasus (case approach) untuk menganalisis ratio decidendi Putusan Nomor 3315/Pdt.G/2021/PA.JB, pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk membedakan konsep perwalian dan pengasuhan, serta pendekatan komparatif (comparative approach) dengan Malaysia, Brunei Darussalam, dan Uni Emirat Arab. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis menggunakan metode deduktif silogistik dan interpretasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan tersebut telah secara tegas mendistingsikan hak perwalian yang diberikan kepada kakek dari pihak ayah sebagai wali tunggal, dengan hak pengasuhan yang diberikan kepada kakek-nenek dari pihak ayah secara bersama-sama, serta memerintahkan akses pertemuan kepada pihak keluarga ibu. Implikasi yuridis dari distingsi ini mencakup perlindungan hak anak atas pengasuhan layak, pengelolaan harta warisan secara transparan sesuai Pasal 110 KHI, dan hak anak menjalin hubungan dengan keluarga besar. Perbandingan dengan Malaysia dan Brunei yang konsisten dengan mazhab Syafi'i, serta Uni Emirat Arab yang melalui Federal Decree Law No. 41 of 2024 telah menyeragamkan batas usia asuh 18 tahun dan memperkenalkan sanksi pidana bagi penyalahgunaan harta anak, menunjukkan perlunya harmonisasi batas usia perwalian di Indonesia. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi batas usia perwalian, penguatan pengawasan oleh pengadilan, serta pengadopsian sanksi administratif dan pidana untuk melindungi harta anak yatim piatu.