Penelitian ini menganalisis diskresi yudisial hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah ancaman minimum khusus pada tindak pidana narkotika melalui studi kasus Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2025/PN Skt. Berangkat dari ketegangan antara asas legalitas dan keadilan substantif, penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, kasus, dan konseptual. Majelis Hakim menggunakan diskresi berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman untuk menjatuhkan pidana satu tahun enam bulan di bawah ancaman minimum empat tahun. Secara yuridis, tidak terbuktinya unsur peredaran dalam dakwaan primair sehingga perbuatan terdakwa dikualifikasikan sebagai permufakatan jahat untuk menguasai narkotika berdasarkan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Faktor non-yuridis berupa kondisi sosial terdakwa memiliki relevansi signifikan dalam mengintegrasikan hukum formil dan materiil. Secara materiil, hakim menafsirkan unsur "menguasai" secara kontekstual berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1386/K/Pid.Sus/2011 sebagai penguasaan untuk konsumsi pribadi. Secara formil, diskresi didasarkan pada Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Faktor non-yuridis meliputi kecanduan jangka panjang, peran pasif, tanggungan keluarga, dan sikap kooperatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diskresi yudisial berfungsi sebagai instrumen integrasi hukum formil dan materiil untuk mewujudkan keadilan substantif, sekaligus menggeser paradigma pemidanaan narkotika dari retributif menuju rehabilitatif.