Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Jo. Nomor 2/PUU-XIX/2021 terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, perlindungan hak dan kepentingan kreditur, serta menganalisis kedudukan dan daya berlaku klausula cidera janji dan penyerahan sukarela objek jaminan dalam perjanjian kredit sebagai dasar eksekusi fidusia, khususnya dalam perjanjian yang disengketakan pada Putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/PN Jmr pasca Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU XIX/2021Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang- undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif menggunakan metode silogisme deduktif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi terkait telah mengubah secara fundamental mekanisme eksekusi jaminan fidusia. Pelaksanaan titel eksekutorial dan parate eksekusi tidak lagi dapat dilakukan secara sepihak oleh kreditur, melainkan mensyaratkan dua syarat kumulatif: adanya pengakuan mengenai cidera janji dan penyerahan objek jaminan secara sukarela oleh debitur. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, kreditur wajib menempuh mekanisme peradilan. Implikasi yuridis kedua putusan tersebut memiliki sifat ganda, yakni memperkuat perlindungan debitur namun berpotensi mengurangi kepastian hukum dan perlindungan hak serta kepentingan kreditur. Adapun klausula cidera janji dan penyerahan sukarela objek jaminan dalam perjanjian kredit tidak lagi bersifat absolut sebagai dasar eksekusi di luar pengadilan. Meskipun tetap mengikat berdasarkan asas pacta sunt servanda, keberlakuannya dibatasi oleh pemaknaan konstitusional Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana ditegaskan dalam Putusan 134/Pdt.G/2024/PN Jmr, klausula kontraktual semata tidak cukup untuk membenarkan eksekusi tanpa pembuktian faktual atas terpenuhinya syarat-syarat konstitusional tersebut pada saat eksekusi dilaksanakan.