Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum apabila debitur memindahtangankan objek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan kreditur dan untuk mengetahui eksekusi yang dilakukan oleh PT Pegadaian mengenai objek jaminan fidusia yang telah dipindahtangankan tanpa sepengetahuan kreditur.

Penelitan ini merupakan jenis penelitian hukum empiris berdasarkan data yang terjadi di lapangan. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini yaitu data primer dengan wawancara dan data sekunder dengan studi kepustakaan berupa membaca literatur, mencari di internet (browsing), dan mengunduh (downloading). Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan cara menyeleksi dan mengelompokkan data yang diperoleh dari penelitian, kemudian dihubungkan dengan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari studi kepustakaan.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa objek jaminan fidusia yang dipindahtangankan tanpa sepengetahuan kreditur di Kantor Wilayah XI PT Pegadaian Semarang termasuk dalam kategori barang bermasalah. Objek jaminan fidusia yang dipindahtangankan tanpa sepengetahuan kreditur memiliki akibat hukum berupa perbuatan wanprestasi serta perbuatan melawan hukum.

Eksekusi objek jaminan fidusia yang dipindahtangankan tanpa sepengetahuan kreditur di Kantor Wilayah XI PT Pegadaian Semarang belum pernah melalui Pengadilan Negeri. Jika tidak ada kesepakatan oleh para pihak, maka PT Pegadaian melakukan eksekusi objek jaminan fidusia dengan penjualan di bawah tangan sesuai Pasal 29 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.