Bernardus Kidung Agung. E0022089. 2025. PERTANGGUNGJAWABAN PRIBADI DIREKSI ATAS PERBUATAN MELANGGAR HUKUM BERUPA FRAUD YANG MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI DALAM PERSEROAN TERBATAS. Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip fiduciary duty dan good corporate governance atas perbuatan melanggar hukum berupa fraud dan bentuk pertanggungjawabannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa direksi yang melakukan fraud telah melanggar kewajiban fidusia (fiduciary duty), sehingga tidak dapat memperoleh perlindungan business judgment rule. Perbuatan fraud tersebut memenuhi unsur perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata dan menimbulkan pertanggungjawaban pribadi bagi direksi berdasarkan UUPT. Hal ini tercermin pada kasus pemindahan dana perusahaan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 892/PDT/2021/PT.SBY yang menegaskan bahwa direksi yang terbukti menyalahgunakan kewenangan jabatannya untuk kepentingan pribadi wajib bertanggung jawab secara pribadi melalui pembayaran ganti rugi atas kerugian perseroan. Berdasarkan penelitian ini, direksi yang melakukan fraud untuk kepentingan pribadi dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi terhadap kerugian yang timbul, sehingga penerapa prinsip fiduciary duty dan Good Corporate Governance menjadi dasar penting dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum dalam praktik perseroan di Indonesia.