Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara pengesampingan asas Unus testis nullus testis dan Testimonium de auditu terhadap ketentuan pembuktian berdasarkan Pasal 183 dan Pasal 185 KUHAP, serta pemenuhan asas minimum pembuktian dalam kasus pencabulan anak yang dilakukan oleh ABH. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus melalui analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN JKT.Tim serta pendekatan perundang-undangan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara deduktif silogisme logis menggunakan premis mayor dan premis minor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan pembuktian dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak terletak pada keterbatasan saksi yang memenuhi asas Testimonium de auditu dan Unus testis nullus testis. Namun, keterangan saksi Testimonium de auditu dapat diperkuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang memperluas pengertian saksi. Selain itu, keterangan saksi tunggal dapat diperkuat dengan alat bukti lain yang saling bersesuaian. Dalam penelitian ini, hakim menilai terpenuhinya asas minimum pembuktian sebagaimana Pasal 183 dan Pasal 185 KUHAP melalui kesesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain, seperti visum et repertum, hasil pemeriksaan psikologis, dan keterangan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH).