Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan teknologi informasi yang mendorong penggunaan bukti elektronik dalam perkara perceraian, sementara praktik peradilan menunjukkan belum adanya keseragaman dalam menilai keabsahannya. Permasalahan utama terletak pada bagaimana kedudukan serta keabsahan pembuktian bukti elektronik dalam hukum acara perdata, khususnya dalam Putusan Nomor 495/Pdt.G/2021/PA.Botg. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan alat bukti elektronik dalam perkara perceraian serta menilai keabsahannya berdasarkan hukum positif di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bukti elektronik telah diakui sebagai alat bukti yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti konvensional, namun keabsahannya tidak hanya ditentukan secara formil berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, melainkan juga harus memenuhi aspek materiil seperti keaslian, integritas, dan relevansi. Dalam praktiknya, pertimbangan hakim dalam putusan yang diteliti masih cenderung menitikberatkan pada pembuktian secara faktual tanpa analisis mendalam terhadap validitas sistem elektronik. Kesimpulannya, diperlukan standar penilaian yang lebih komprehensif agar pembuktian bukti elektronik dapat menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam perkara perceraian.