Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan keterangan ahli cyber security yang dibacakan di persidangan dalam perkara tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik serta menilai kesesuaian pertimbangan hakim dengan asas minimum pembuktian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal hukum yang relevan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis bahan hukum menggunakan metode deduksi silogisme dengan menempatkan norma hukum sebagai premis mayor dan fakta hukum sebagai premis minor. Objek penelitian adalah Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 633/Pid.Sus/2023/PN Ktp yang berkaitan dengan tindak pidana pendistribusian informasi elektronik bermuatan melanggar kesusilaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterangan ahli cyber security yang dibacakan di persidangan memiliki kedudukan sebagai alat bukti yang sah secara normatif, tetapi dalam perspektif bewijskracht kekuatan pembuktiannya bersifat bebas dan tidak mengikat. Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut menunjukkan bahwa pembuktian telah memenuhi asas minimum pembuktian karena didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai keyakinan hakim, sehingga selaras dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (negatief wettelijk bewijstheorie). Dengan demikian, penggunaan keterangan ahli yang dibacakan tetap dapat dipertimbangkan oleh hakim sepanjang memiliki relevansi dan didukung alat bukti lainnya.