Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan perkara Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Pasal 39 KUHAP. Selain itu, juga untuk mengetahui kedudukan material evidence dalam pembuktian dakwaan perkara Informasi dan Transaksi Elektronik di dakwaan Putusan Nomor 1842/Pid.Sus/2024/PN Sby. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis dilakukan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1842/Pid.Sus/2024/PN Sby. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan metode analisis bahan hukum menggunakan penalaran hukum deduktif dengan pola silogisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa barang bukti dalam perkara a quo belum dimanfaatkan secara optimal dalam pembuktian dakwaan oleh Penuntut Umum. Barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak sepenuhnya memenuhi ketentuan Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang Penyitaan. Meskipun secara yuridis kedudukan barang bukti elektronik diakui dalam UU ITE dan KUHAP 2025, terdapat barang bukti elektronik lainnya yang tidak disertakan dalam dakwaan Penuntut Umum. Hal ini berakibat pada berkurangnya kualitas pembuktian dikarenakan barang bukti tidak secara maksimal mendukung atau melengkapi dua alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum.