Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pasal 133 KUHAP dalam pembuktian dakwaan perkara tindak pidana aborsi (abortus provocatus) serta mengkaji kedudukan keterangan ahli farmasi, ahli kandungan, dan ahli kedokteran forensik ditinjau dari parameter bewijskracht (kekuatan pembuktian) dan bewijs minimum (batas minimum pembuktian). Studi ini difokuskan pada Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Kag. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus. Sumber data utama berasal dari bahan hukum primer berupa putusan pengadilan dan bahan hukum sekunder berupa literatur hukum terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen yang dianalisis menggunakan logika deduksi silogisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 133 KUHAP dalam Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Kag telah terpenuhi secara optimal melalui pendekatan multidisipliner. Keterangan ahli farmasi berperan menjelaskan kandungan kimia dan efek fatal obat Cytotec, sementara ahli kandungan menjelaskan mekanisme medis kontraksi rahim akibat intervensi obat tersebut. Sinergi ini dilengkapi oleh ahli kedokteran forensik melalui Visum et Repertum yang memastikan penyebab kematian akibat syok pendarahan pasca-aborsi. Secara yuridis, kedudukan ketiga keterangan ahli tersebut memiliki bewijskracht yang kuat karena saling berkesesuaian, sehingga membentuk rantai kausalitas yang utuh. Meskipun pemeriksaan jenazah hanya dilakukan sebatas pemeriksaan luar (tanpa otopsi), kolaborasi pembuktian ilmiah ini mampu memenuhi ambang batas bewijs minimum dan membangun keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan bagi terdakwa.