Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian kewenangan direktur atau sekutu komplementer dalam mengajukan permohonan pailit sukarela pada Commanditaire Vennootschap (CV) tanpa persetujuan sekutu lainnya serta menganalisis penentuan boedel pailit, khususnya terkait batas antara harta persekutuan dan harta pribadi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta dianalisis melalui metode penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun CV dapat menjadi subjek dalam kepailitan, kewenangan untuk mengajukan permohonan pailit tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan sekutu lainnya, kecuali ditentukan dalam perjanjian persekutuan. Namun, dalam putusan yang dikaji, hakim lebih menitikberatkan pada terpenuhinya syarat formal kepailitan tanpa mengkaji secara mendalam aspek kapasitas bertindak tersebut. Selain itu, penentuan boedel pailit dalam CV tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan kepemilikan formal harta, karena tidak terdapat pemisahan yang tegas antara harta persekutuan dan harta pribadi sekutu. Boedel pailit pada prinsipnya meliputi harta CV, modal sekutu pasif, harta sekutu aktif dalam kondisi tertentu, serta piutang dan aset yang berasal dari keuangan CV. Oleh karena itu, diperlukan pembuktian yang cermat untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak.