ABSTRAK Skripsi ini mengangkat tema mengenai Dinamika Konflik Internal Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada periode 1993-1999, suatu periode krusial dalam sejarah politik Indonesia menjelang runtuhnya Orde Baru. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor pemicu konflik, proses eskalasi, serta dampak konflik internal terhadap posisi politik PDI di tingkat nasional. Fokus penelitian diarahkan pada perebutan kepemimpinan antara kubu Megawati Soekarnoputri dan kubu Suryadi, intervensi negara melalui aparat politik Orde Baru, serta peristiwa puncak berupa Kerusuhan 27 Juli 1996.Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah yang meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap arsip, surat kabar, dokumen partai, wawancara dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Analisis dilakukan dengan pendekatan politik historis untuk melihat keterkaitan antara dinamika internal partai dan konfigurasi kekuasaan rezim Orde Baru.Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik internal PDI tidak murni merupakan pertentangan personal antar elite, melainkan dipengaruhi oleh intervensi struktural negara yang berupaya mengontrol partai politik demi stabilitas politik versi pemerintah Orde Baru. Dualisme kepemimpinan, politisasi kongres partai, serta fragmentasi basis massa memperdalam konflik dan melemahkan posisi PDI sebagai kekuatan oposisi. Dengan demikian, konflik tersebut melahirkan konsolidasi identitas politik pendukung Megawati dan menjadi salah satu pemicu menguatnya gerakan prodemokrasi menjelang kejatuhan Orde Baru pada 1998. Kesimpulan Penelitian ini menyimpulkan bahwa konflik internal Partai Demokrasi Indonesia (PDI) periode 1993-1999 berakar pada karakter pembentukannya sebagai hasil fusi partai tahun 1973 dalam kerangka politik Orde Baru. Proses yang bersifat top-down tersebut melahirkan problem konsolidasi internal serta menyisakan perbedaan kepentingan dan budaya politik dari partai-partai asal. Kerentanan struktural ini kemudian termanifestasi dalam konflik kepemimpinan dan fragmentasi faksi, terutama pasca Kongres Surabaya 1993 yang menetapkan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum, tetapi tidak memperoleh pengakuan penuh pemerintah. Dualisme kepengurusan antara kubu Megawati dan kubu Soerjadi memperuncing perpecahan hingga berkembang menjadi konflik politik terbuka, termasuk peristiwa 27 Juli 1996. Konflik berakhir melalui fragmentasi institusional dengan pembentukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada 1999, yang sekaligus menandai rekonfigurasi kepartaian pada awal era Reformasi.