Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penerapan Online Single Submission (OSS) oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Tengah dalam pemberian izin administrative secara teknis terkait penangkaran dan pengedaran satwa dilindungi serta mengkaji upaya pengawasan BKSDA Jawa Tengah dalam kawasan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan aparatur BKSDA Jawa Tengah, Penyuluh, dan Penangkar Satwa Dilindungi serta melakukan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi OSS oleh BKSDA Jawa Tengah pada prinsipnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendukung prinsip birokrasi modern sebagaimana dikemukakan dalam teori birokrasi milik Max Weber. Namun, dalam masa transisi penerapan sistem OSS masih terdapat keterbatasan sarana dan prasarana serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan sistem OSS. Selain itu upaya pengawasan yang dilakukan BKSDA Jawa Tengah diwujudkan melalui pembentukan dan pengawasan lembaga konservasi terhadap pemanfataan satwa dilindungi, termasuk kegiatan penangkaran dan pengedaran satwa. Meskipun demikian, pelaksanaan pengawasan tersebut belum sepenuhnya optimal jika dikaitkan dengan teori pengawasan yang digagas oleh Muchsan, akibat luasnya wilayah konservasi, keterbatasan sumber daya manusia, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap urgensi perlindungan satwa dlindungi. Penelitian ini diharapkan daoat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum administrasi negara, khususnya terkait dengan perizinan dan pengawasan di bidang konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya, serta menjadi bahan masukan dan titik terang bagi BKSDA Jawa Tengah dalam menghadapi tantangan dan hambatan demi efektivitas perlindungan satwa dilindungi.