ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai implementasi kebijakan penangkaran satwa liar di wilayah kerja Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut dan solusi yang harus diterapkan.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian non doktrinal yang bersifat deskriptif, dengan mengambil lokasi penelitian di Balai KSDA Yogyakarta dan penangkaran di Yogyakarta. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan  observasi dengan studi pustaka guna mendapatkan data primer dan data sekunder. Analisis datanya menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa analisis isi kebijakan menggunakan sistem hukum Fuller masih ada indikator yang dirasa rancu dan memberatkan. Kemudian dalam implementasi Grindle pada context of implementation masih dirasa mengalami hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan tersebut yaitu masih ada penangkar yang kurang memahami peraturan; masih dijumpai perdagangan satwa liar diambil dari alam; masih ditemukan tidak ada dokumen satwa yang akan ditangkarkan; kegagalan dalam pengembangbiakan satwa liar; tidak diketahui kualitas satwa pelepasliaran; keberatan 10% satwa pelepasliaran; penangkar merasa sulit dengan izin penangkaran melalui NPWP; sulit membuat stud book dan log book. Oleh karena itu diperlukan solusi berupa, sosialisasi oleh Balai KSDA Yogyakarta; pembinaan tata cara penangkaran; Balai KSDA Yogyakarta aktif melakukan monitoring dan evaluasi berkala; pendampingan dari pihak Balai KSDA Yogyakarta serta kewajiban untuk pembinaan populasi di habitat; menggunakan sistem bergantian antar penangkar untuk pelepasliaran; penangkar satwa liar tidak perlu khawatir dalam hal syarat kepemilikan NPWP karena NPWP hanya berupa pemberian identitas.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan Perizinan Penangkaran, Penangkaran Satwa Liar, Konservasi Sumber Daya Alam