Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai Tanggung Jawab Sosial dna Lingkungan di Indonesia dapat berfungsi untuk mewujudkan tujuan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang berupa pemerataan manfaat sumber daya alam. Selain itu, penelitian   ini   juga   akan   mengusulkan   bagaimana   seharusnya   pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang dapat mewujudkan tujuan pemerataan manfaat sumber daya alam tersebut.
Penelitian ini termasuk penelitian normatif atau doktrinal. Konsep hukum
yang digunakan adalah konsep hukum mengenai sistem hukum Lon L. Fuller yang menyatakan bahwa sistem hukum yang baik dinilai dari nilai moral internalnya   sendiri.   Penelitian   ini   bersifat   deskriptif   dengan   pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder, dengan sumber data berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan bahan non hukumn lainnya. Metode pengumpulan data adalah studi kepustakaan. Sedangkan data dianalisis menggunakan silogisme deduktif  dan interpretasi.
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa terdapat ketidakkonsistenan antara berbagai undang-undang dan peraturan yang mengatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan di Indonesia. Selain itu, sebagian besar dari perintah dan aturan yang dijabarkan masih belum memberikan penjelasan memadai, sehingga menimbulkan multitafsir. Kegagalan untuk memenuhi moral internal yang perlu ada dalam suatu sistem hukum mengakibatkan sistem hukum tidak berlaku sehingga tidak dapat mencapai tujuannya, terutama dalam rangka pemerataan manfaat sumber daya alam. Atas hasil tersebut, maka penelitian ini juga memberikan usulan-usulan dan saran dalam bentuk model yang dinilai dapat membantu pencapaian tujuan pemerataan manfaat sumber daya alam tersebut.

Kata  kunci:  Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan,  pemerataan  manfaat, sumber daya alam