Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas praduga tak bersalah dan hak terdakwa untuk membela diri dalam proses peradilan pidana, serta mengkaji kedudukan pengakuan dan pemberian santunan oleh terdakwa kepada anak korban sebagai faktor yang meringankan pidana dalam Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Skt. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal hukum, dan karya ilmiah yang relevan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan teknik analisis menggunakan metode deduksi silogisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas praduga tak bersalah telah diterapkan dalam proses persidangan melalui pemberian kesempatan kepada terdakwa untuk menggunakan hak-hak pembelaannya, termasuk memberikan keterangan, mengajukan pembelaan, dan memperoleh pemeriksaan yang adil sesuai ketentuan KUHAP. Selain itu, pengakuan terdakwa atas perbuatannya serta pemberian santunan kepada anak korban dipertimbangkan oleh hakim sebagai keadaan yang meringankan dalam penjatuhan pidana. Pertimbangan tersebut didasarkan pada adanya sikap kooperatif, penyesalan terdakwa, dan bentuk tanggung jawab terhadap akibat yang ditimbulkan. Dengan demikian, penerapan asas praduga tak bersalah tidak hanya menjamin perlindungan hak-hak terdakwa dalam proses peradilan pidana, tetapi juga memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan pengakuan dan santunan sebagai faktor yang meringankan pidana tanpa mengabaikan kepentingan dan perlindungan terhadap korban.