Fokus penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum notaris atas penerbitan salinan akta yang tidak sesuai dengan minuta akta dalam kaitannya dengan penjatuhan sanksi pemberhentian sementara oleh Majelis Pengawas Pusat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, serta dianalisis melalui teknik penalaran silogisme deduktif. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016, serta Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Jkt-Sel. Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur kenotariatan dan doktrin hukum administrasi negara. Analisis penelitian ini didasarkan pada asas tempus regit actum, teori kepastian hukum, serta prinsip perlindungan hukum bagi para pihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, sanksi pemberhentian sementara terhadap notaris merupakan sanksi administratif yang bersifat prospektif, sehingga tidak berpengaruh terhadap keabsahan akta otentik yang dibuat sebelum sanksi tersebut dijatuhkan sepanjang akta memenuhi syarat formil dan materiil. Kedua, perlindungan hukum terhadap para pihak tetap terjamin, namun tanggung jawab notaris dapat beralih ke ranah keperdataan apabila terbukti terdapat perbedaan antara minuta akta dan salinan akta yang diterbitkan. Ketiga, notaris yang dikenai sanksi pemberhentian sementara berkewajiban menyerahkan protokol notaris kepada notaris pengganti, serta Majelis Pengawas Pusat perlu memperkuat mekanisme pengawasan melalui sistem digital yang transparan dan akuntabel.Studi kasus Elly Heryati menunjukkan adanya konsekuensi hukum atas perbedaan redaksional dalam akta perjanjian kredit serta menegaskan pentingnya proses verifikasi oleh notaris pengganti guna menjaga kepastian dan perlindungan hukum. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem distribusi salinan akta berbasis teknologi, pelaksanaan audit minuta secara berkala, serta optimalisasi penyelesaian sengketa melalui mekanisme mediasi internal sebelum ditempuh upaya litigasi.