Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis tanggung jawab notaris terhadap penerbitan akta pendirian Perseroan Terbatas berkaitan dengan kewajiban penyetoran modal pendiri serta kepastian hukum pertimbangan hakim dalam perkara Putusan Nomor 173/Pdt.G/2022/PN.Jmb. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam prosedur pendirian Perseroan Terbatas notaris memiliki kewenangan untuk menerbitkan akta pendirian dan memohonkan pengesahan sebagai badan hukum. Tanggung jawab notaris adalah secara formil sehingga notaris tidak memiliki tanggung jawab atas kebenaran materiil terlaksananya penyetoran modal yang merupakan kewajiban para pendiri sebagai pemegang saham. Notaris dapat dikenakan pertanggungjawaban apabila pihak yang menggugat dapat membuktikan unsur melawan hukum yang berasal dari notaris sehingga menyebabkan kerugian. Pertimbangan hakim yang menyatakan akta pendirian PT GSP dibuat secara melawan hukum belum sepenuhnya mencerminkan asas kepastian hukum. Pembuktian terhadap unsur melawan hukum yang dilakukan notaris sebagai pembuat akta tidak turut diperhatikan oleh hakim dan hanya mendasarkan pada kelalaian para pendiri untuk menyetor modal sehingga mengaburkan batas tanggung jawab notaris dan para pendiri sebagai pemegang saham. Berdasarkan putusan a quo, akibat hukum dari kelalaian para pendiri justru berdampak pada Akta Pendirian PT GSP yakni batal demi hukum. Oleh karena itu, kedudukan PT GSP sebagai badan hukum dianggap tidak pernah ada.