RIZKA DIAN SAPUTRI. E0022410. 2026. ANALISIS UPAYA HUKUM BANDING OLEH PENUNTUT UMUM PERKARA KORUPSI DALAM PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI. PENULISAN HUKUM (SKRIPSI). FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan ketentuan KUHAP dalam pengajuan banding oleh Penuntut Umum pada perkara korupsi Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI yang melibatkan Johnny Gerard Plate selaku Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia atas korupsi proyek BTS 4G BAKTI Kominfo Tahun Anggaran 2020–2022. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dengan pendekatan kasus dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengajuan banding oleh Penuntut Umum telah memenuhi seluruh syarat formal KUHAP, khususnya Pasal 67 jo. Pasal 233 KUHAP, mencakup kewenangan pengaju, tenggang waktu tujuh hari, mekanisme kepaniteraan, dan penyerahan memori banding. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menerima banding dan memperbaiki besaran pidana tambahan uang pengganti dari Rp15.500.000.000,00 menjadi Rp16.100.000.000,00 ditambah USD10.000, sesuai Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor. Dengan demikian, ketentuan KUHAP terpenuhi secara komprehensif dalam perkara ini. Kata Kunci: Upaya Hukum Banding, Penuntut Umum, Tindak Pidana Korupsi, Uang Pengganti