Tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat bermacam-macam, ada tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah suatu perbuatan pidana yang diatur di dalam KUHP. Tindak pidana khusus yaitu suatu perbuatan pidana yang pengaturannya di luar KUHP. Diantara yang termasuk dalam tindak pidana khusus adalah korupsi. Korupsi merupakan penyelewengan maupun penyalahgunaan uang negara (perusahaan, yayasan, organisasi, dan sebagainya) guna keuntungan pribadi maupun orang lain. Penelitian ini mengkaji putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg terkait keringanan putusan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif atau terapan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus atau case approarch. Jenis bahan hukum yang digunakan meliputi bahan sumber hukum primer dan sekunder, Sedangkan teknik pengumpulan bahan hukum dalam menganalisis putusan menggunakan teknik studi kepustakaan dan metode penelitian menggunakan metode silogisme.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa pertimbangan Hakim kurang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena hakim memberikan pertimbangan bahwa unsur memperkaya diri tidak terpenuhi karena nominal yang sedikit, maka Hakim memutus dengan putusan yang ringan daripada tuntutan. Sedangkan Terdakwa terbukti bertambah hartanya dengan hasil korupsi sehingga hal ini tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.